Ketua BEM STKIP Modern Ngawi Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja Ke MK

Ngawi | stkipmoderngawi.ac.id – Pasca di ketok palu UU cipta kerja oleh DPR RI per tanggal 5 Oktober 2020, undang – undang Cipta Kerja atau Omnibus law ramai – ramai mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Begitu pula yang dilakukan oleh Ketua BEM STKIP Modern Ngawi, Ali Sujito. Pihaknya mengajukan permohonan uji formil UU Cipta Kerja. Permohonan uji formil disampaikan pada kamis 15 Oktober 2020 di kantor Mahkamah Konstitusi RI melalui kuasa hukum pemohon Viktor Santoso Tandiasa, SH & rekan.

Ali Sujito kesehariannya adalah mahasiswa aktif program studi pendidikan IPA STKIP Modern Ngawi semester 5, Selain Ketua BEM, dia juga menjabat sebagai Kordinator BEM Se – Ngawi dan BEM PTNU Kabupaten Ngawi.

Kali ini dia bergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Hak Konstitusi (GMPHK) bersama 4 rekan mahasiswa dan 1 pelajar SMK untuk menggugat UU Cipta kerja ke MK. Mereka adalah Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas mantan pekerja PKWT (RT 002/006 Desa Selopuro – Pitu), Elin Dian Sulistiyowati (Mahasiswi UNIBRAW beralamat RT 003/002 Desa Danguk.
Alin Septiana Mahasiswa Universitas Negeri Malang dan Pelajar SMK Negeri 1 Ngawi Novita Widyana.

Para pemohon menilai jika UU Cipta kerja ini diundangkan maka sangat merugikan berbagai kalangan termasuk dunia pendidikan.

Selain itu UU ini dinilai cacat formil dan tak layak disahkan sebagai undang-undang.Alasan mengajukan pengujian formil ke MK, karena menyesalkan tidak jelasnya draf UU Cipta Kerja. Perubahan draf dengan jumlah halaman 905 menjadi 1.034 dinilai bukan terkait teknis penulisan, namun perubahan tersebut terkait dengan substansi materi muatan. Hal ini melanggar ketentuan norma Pasal 72 ayat 2 UU P3.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Artikel ini telah dilihat : 365 kali.